Politikus Nigeria Ajukan Gugatan Terhadap Pembatasan Kripto

Aktivis Pro-Bitcoin Nigeria Ajukan Gugatan Hukum terhadap Otoritas Negara

Seorang politikus dan aktivis pro-Bitcoin asal Nigeria mengungkapkan bahwa ia mengajukan gugatan terhadap beberapa otoritas Nigeria atas pembatasan kepemilikan, penggunaan, dan perdagangan BTC, USDT, dan mata uang kripto lainnya di negara tersebut. Gugatan tersebut muncul setelah pemerintah Nigeria mengambil langkah-langkah ketat untuk mencoba mengendalikan industri kripto.

Menegakkan Hak Investor Kripto Nigeria

Politikus Nigeria, James Otudor, telah membagikan rincian gugatan hukumnya terhadap berbagai lembaga pemerintah utama di negara tersebut. Gugatan ini bertujuan untuk melawan pembatasan baru yang diberlakukan terhadap industri kripto dan untuk memperjuangkan hak-hak investor kripto Nigeria. Gugatan tersebut juga dilandasi oleh keyakinan bahwa hak-hak warga negara Nigeria telah dilanggar oleh tindakan pembatasan tersebut.

Dukungan untuk Aset Kripto sebagai Hak Asasi Manusia

Dalam gugatannya, Otudor menekankan bahwa Bitcoin dan aset kripto lainnya adalah aset berharga yang digunakan untuk melindungi individu dari inflasi dan sebagai alat tukar. Beliau juga menegaskan bahwa hak konstitusional untuk memiliki properti berlaku juga untuk aset digital, sesuai dengan Pasal 43 Konstitusi Nigeria. Hak-hak investor kripto di Nigeria harus diakui dan dilindungi, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Unjuk Rasa Damai untuk Kepentingan Sektor Kripto

Gugatan tersebut menyoroti pentingnya melindungi hak-hak asasi manusia para pengguna dan pemegang kripto di Nigeria. Dengan mengangkat isu-isu devaluasi mata uang lokal dan kebutuhan akan akses terhadap aset kripto, Otudor berusaha memastikan bahwa investor kripto di negara tersebut tidak menjadi sasaran penindasan dan pembatasan yang tidak adil. Aksi hukum ini merupakan langkah penting menuju perlindungan yang lebih baik bagi komunitas kripto Nigeria.