Taliban larang pelapor khusus hak asasi manusia PBB dari Afghanistan

KABUL (Reuters) – Taliban telah melarang pelapor khusus yang ditunjuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Richard Bennett memasuki Afghanistan, juru bicara pemerintah mengatakan kepada penyiar lokal Tolo, menuduh pengawas hak asasi manusia itu “menyebarkan propaganda.”

Bennett ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2022 untuk memantau situasi hak asasi manusia di Afghanistan setelah Taliban mengambil alih tahun sebelumnya.

Bennett, yang sebelumnya mengatakan perlakuan Taliban terhadap wanita dan anak perempuan dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bermarkas di luar Afghanistan tetapi telah berkunjung beberapa kali untuk meneliti situasi tersebut.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Juru bicara pemerintahan Taliban Zabihullah Mujahid sebelumnya mengatakan Taliban menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasinya terhadap hukum Islam dan adat istiadat setempat. Ia mengatakan kepada Tolo bahwa Bennett tidak akan diizinkan datang ke Afghanistan, sebuah pelarangan publik yang jarang terjadi terhadap pejabat asing perorangan.

“Perjalanan Tn. Bennett ke Afghanistan telah dilarang karena ia ditugaskan untuk menyebarkan propaganda di Afghanistan. Ia bukan orang yang kami percaya…ia biasa membesar-besarkan masalah kecil dan menyebarkannya,” kata Mujahid, menurut Tolo. Kantornya tidak menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar.

Tiga tahun setelah kekuasaan mereka setelah pasukan asing mundur, Taliban belum diakui secara resmi oleh pemerintah asing mana pun.

Para pejabat asing, termasuk Washington, mengatakan bahwa jalan menuju pengakuan itu macet hingga Taliban mengubah haluannya terhadap hak-hak perempuan, dengan melarang sebagian besar anak perempuan di atas usia 12 tahun bersekolah dan universitas, melarang perempuan memasuki taman, dan menghentikan sebagian besar perjalanan jarak jauh oleh perempuan tanpa wali laki-laki.

Aset bank sentral Afghanistan telah dibekukan dan banyak pejabat senior Taliban dikenai pembatasan perjalanan PBB yang mengharuskan mereka mencari pengecualian untuk meninggalkan negara tersebut.

PBB telah berupaya menemukan pendekatan internasional yang terpadu untuk menangani Taliban. Pada bulan Juni, pejabat tinggi PBB dan utusan dari 25 negara bertemu dengan Taliban di Qatar, dan menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia karena tidak mengikutsertakan perempuan Afghanistan dan perwakilan masyarakat sipil dalam pertemuan tersebut.

Misi PBB di Afganistan juga beroperasi dari Kabul dan memantau serta melaporkan masalah hak asasi manusia.