Bisnis

Keamanan siber penting bagi pertumbuhan ekonomi 8%, kata Kadin

Jakarta (ANTARA) –
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menekankan pentingnya peran keamanan siber dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan oleh pemerintahan mendatang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia Firlie Ganinduto mengatakan keamanan siber memiliki peran penting dalam memaksimalkan ekonomi digital Indonesia.

Sejalan dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam beberapa tahun ke depan, Kadin Indonesia meyakini keamanan siber menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai potensi ekonomi digital Indonesia di masa depan, tambahnya dalam acara tersebut. peresmian Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIKSI) di sini, Kamis

Oleh karena itu, Kadin Indonesia bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan pelaku industri keamanan siber baik dalam maupun luar negeri merilis penelitian bertajuk Laporan Industri Keamanan Siber Indonesia.

Laporan ini menganalisis lanskap industri dan mengidentifikasi tantangan dan peluang spesifik sektoral dalam melindungi infrastruktur penting.

Laporan ini memperingatkan bahwa dampak finansial dan operasional dari serangan siber akan terus meningkat tanpa perbaikan berkelanjutan.

Mengutip laporan tersebut, Ganinduto mengatakan bahwa pemerintah dan pelaku industri perlu memperhatikan investasi pada teknologi enkripsi, pelatihan sumber daya manusia, dan sistem deteksi dini serangan siber.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pihak swasta juga diperlukan untuk memperkuat ketahanan siber nasional.

Tujuan membangun ketahanan siber industri nasional sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Berdasarkan data BSSN, sepanjang tahun 2023, tercatat lebih dari 403,9 juta anomali lalu lintas yang mengindikasikan serangan siber di Indonesia.

Sementara itu, pada Januari hingga Mei 2024, terdapat 74 juta anomali lalu lintas, dan lebih dari 44 juta di antaranya merupakan aktivitas malware.

Serangan siber inilah yang menjadi alasan dibentuknya Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIKSI) sebagai inisiatif untuk memperkuat industri keamanan siber nasional.

Ganinduto mengatakan, asosiasi ini dimaksudkan sebagai wadah komunikasi para penyedia keamanan siber. Hal ini juga akan berupaya untuk mengatasi tantangan meningkatnya jumlah serangan siber di sektor industri nasional, tambahnya.

“Sebagai perwakilan dunia usaha nasional, kami melihat adanya kebutuhan yang tinggi untuk memastikan keamanan siber tidak mengganggu proses bisnis. Oleh karena itu, inisiatif hari ini penting untuk memperkuat keamanan siber nasional guna melindungi industri,” ujarnya.

Menurutnya, transformasi digital telah menciptakan peluang sekaligus kerentanan di berbagai industri, seperti jasa keuangan, infrastruktur penting (energi, gas, dan air), kesehatan, dan manufaktur.

Melindungi aset bisnis serta jaringan penting dari ancaman siber semakin menjadi prioritas utama bagi Indonesia.

Kadin dan ADIKSI saat ini sedang menyelesaikan cetak biru pengembangan industri dan ekosistem keamanan siber di Tanah Air.

“Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem keamanan siber yang tangguh, memperkuat sinergi, dan turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada pemerintahan berikutnya,” tambah Ganinduto.

Berita terkait: Bappenas usulkan dua skenario untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen
Berita terkait: Harapan pertumbuhan ekonomi membaik pada masa kepresidenan Prabowo: Jokowi
Berita terkait: RI jabarkan tiga sektor kerja sama untuk mendongkrak perekonomian ASEAN-Jepang

Penerjemah: Yashinta Difa
Redaktur: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2024

ditulis oleh Nusarina Buchori
the jakarta press

Anda dapat mengirimkan berita di https://t.me/trackred

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button