Erick Thohir: Merger BUMN Karya Akan Terus Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan penggabungan BUMN karya kemungkinan besar tidak akan tuntas pada periode pemerintahan saat ini. Sehingga proses penggabungan akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia menjelaskan, proses penyelesaian penggabungan tersebut sudah ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, kemungkinan besar tidak akan rampung dalam waktu dekat mengingat masa transisi pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan segera tiba atau tepatnya pada 20 Oktober 2024.

Penggabungan perusahaan konstruksi milik negara tersebut merupakan satu dari empat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dari 88 (PSN) itu, seharusnya 84 (PSN) sudah selesai, yang belum selesai itu BSI, Bisa kami mencari mitra strategis (investor), tapi BSI tetap saja. BSI besar sangatJadi cukup banyak TIDAK“Gampang. Yang lain masih berusaha. Restrukturisasi (BUMN) jalan. Kerja sama dengan (BUMN) farmasi,” kata Erick saat jumpa pers peresmian Mandiri Digital Tower di Jakarta Barat, Rabu (18/9/2024).

Menteri Erick Thohir akan menggabungkan tujuh perusahaan BUMN konstruksi atau yang bergerak di bidang infrastruktur menjadi tiga perusahaan. Ketujuh perusahaan konstruksi tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), dan PT Nindya Karya (persero).

Selain merger BUMN Karya, Erick akan melakukan restrukturisasi BUMN farmasi dan pencarian investor untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) juga menjadi pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya. “Yang belum tuntas itu BSI, merger Karya, (restrukturisasi) farmasi, saya lupa satu lagi, banyak banget, yang sudah 88 itu selesai. saja “Alhamdulillah,” kata Erick.

Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (19/3/2024), Erick optimistis jumlah BUMN akan dipangkas menjadi hanya 30 perusahaan agar fokus pada tugasnya masing-masing. “Kita tetap optimistis, kita hanya akan punya 30 BUMN. Kita akan kurangi lagi agar fokus pada jenis-jenis yang memang harus kita hadirkan sebagai negara, tidak semuanya,” kata Erick.

Menurutnya, saat ini Kementerian BUMN terus mendorong konsolidasi untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Erick menuturkan, beberapa pertimbangannya ada di sektor perhotelan dan penyedia jasa navigasi penerbangan seperti AirNav.

“Kemarin misalnya, ada pertanyaan apakah BUMN perlu hadir di bisnis perhotelan, ini masih dinamika. Kami sedang konsolidasi secara bertahap, seperti AirNav, itu perlu… TIDAK “Di kita atau sebaiknya di Kementerian Perhubungan,” kata Erick.