Ormas PKB Minta Polisi Tak Terbitkan Izin Kongres Lawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Organisasi massa (ormas) sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), meminta kepolisian tidak memberikan izin penyelenggaraan kongres tandingan pada awal September 2024.

Bendahara Garda Bangsa Rano Alfath di Kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu, mengatakan acara Kongres PKB selain 24-25 Agustus 2024 adalah ilegal.

Oleh karena itu, ia meminta kepolisian menindak tegas pihak-pihak yang mengatasnamakan PKB.

“Jika ada kegiatan yang mengatasnamakan PKB, silakan dibubarkan,” tegas Rano.

Namun, jika polisi atau petugas penegak hukum tidak mengambil tindakan, ia memastikan Garda Nasional akan membubarkan konferensi saingan tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan mengatakan, organisasinya menjadi garda terdepan dalam membela PKB, sesuai dengan Kongres PKB yang telah resmi digelar beberapa waktu lalu di Bali.

Pada saat berlangsungnya konferensi di Pulau Dewata, menurutnya, Garda Bangsa telah berkoordinasi dengan kepolisian dan pecalang (petugas keamanan adat di Bali) untuk mengamankan jalannya konferensi.

Tommy mengatakan, kerja sama dengan kepolisian akan terus dilakukan guna mengantisipasi adanya oknum yang berpotensi menggelar konferensi tandingan.

“Muktamirin sepakat untuk mengukuhkan Gus Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Kiai Haji Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum Majelis Suro Partai Kebangkitan Bangsa yang sah sesuai dengan AD/RT dan juga sesuai dengan konstitusi,” kata Tommy.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy mengatakan kongres ulang pada 2-3 September di Jakarta akan mengundang Presiden Indonesia Joko Widodo.

“Kita ada rencana, kita adakan konferensi, dibuka oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), nanti ditutup oleh Bapak Presiden,” kata Lukman di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (27/8).

Kongres di Jakarta, menurut dia, akan mendorong calon Ketua Umum PKB selain Muhaimin Iskandar yang telah menjabat sekitar 20 tahun.

“Nanti kita dorong sebanyak-banyaknya calon ketua umum yang kemudian dipilih secara demokratis di kongres. Tokohnya banyak, tokoh terbaik PKB, tokoh terbaik NU, baik yang sudah lama, misalnya ada Khofifah, ada Yenny Wahid, ada Saifullah Yusuf,” kata Lukman.

sumber : Antara