Partai Oposisi Akan Meluncurkan Proses Pemakzulan Presiden Korea Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL — Partai oposisi utama Korea Selatan (Korsel), Partai Demokrat, menyatakan akan melancarkan prosedur pemakzulan jika Presiden Yoon Suk Yeol tidak mengundurkan diri, demikian laporan stasiun televisi tersebut. YTN pada Rabu (4/12/2024). Partai oposisi terbesar dilaporkan mengatakan langkah tersebut mencerminkan keinginan rakyat Korea Selatan.

YTN juga melaporkan Konfederasi Serikat Buruh Korea telah mengumumkan pemogokan umum tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri. Presiden Korea Selatan mengumumkan darurat militer pada Selasa (2/12/2024) malam, mengklaim bahwa pihak oposisi bersimpati dengan Korea Utara dan merencanakan pemberontakan.

Parlemen menentang deklarasi presiden dan memilih untuk mencabut darurat militer. Kantor Ketua Parlemen Woo Won Shik mengatakan deklarasi darurat militer oleh presiden tidak sah setelah dilakukan pemungutan suara oleh legislator. Setelah itu, Yoon Suk Yeol mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa ia telah menarik personel militer yang terlibat dalam penerapan darurat militer dan akan segera mencabutnya.

Rapat pemerintah juga digelar untuk meresmikan keputusan pencabutan undang-undang militer.