Pentingnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan IKN
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan proyek besar yang membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan proyek ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak merasa terpinggirkan atau tergusur akibat dari pembangunan IKN.
Dalam rapat internal yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, Pelaksana Tugas Kepala Otoritas IKN, Basuki Hadimuljono, menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penataan IKN. Basuki menyatakan bahwa struktur organisasi OIKN telah dirancang sedemikian rupa untuk memastikan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kawasan IKN. Deputi dan wakil masyarakat akan bertanggung jawab untuk mengedepankan peran serta masyarakat dalam proses penataan kawasan sekitar IKN.
Dampak Positif Pembangunan IKN bagi Ekonomi Lokal
Proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Presiden Jokowi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengalami peningkatan signifikan sejak dimulainya pembangunan proyek IKN. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN bukan hanya memberikan manfaat secara infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung pada kemajuan ekonomi masyarakat setempat.
Menurut data dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Kaltim telah mencapai angka di atas 7 persen, yang menjadi indikator positif dari efek pembangunan IKN. Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan IKN masih dalam tahap progresif dan tidak dilakukan dengan terburu-buru, sesuai dengan perencanaan yang telah ada.
Perencanaan Berkelanjutan untuk Keberlanjutan Pembangunan IKN
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan proyek besar yang membutuhkan perencanaan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Basuki Hadimuljono, yang juga menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menekankan pentingnya penataan kawasan sekitar IKN untuk mencegah dampak negatif bagi masyarakat.
Dengan luas kawasan IKN mencapai 256.000 hektare, penataan yang baik akan memastikan bahwa masyarakat tidak hanya terlibat secara aktif dalam proses pembangunan, tetapi juga mendapatkan manfaat yang adil dari proyek ini. Relokasi, jika diperlukan, harus dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan mencari solusi yang lebih baik bagi mereka. Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan pekerjaan besar yang dilakukan dengan cermat dan tidak terburu-buru.
Dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi contoh bagi proyek-proyek pembangunan besar lainnya di Indonesia. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas yang terlibat.
ditulis oleh Nusarina Buchori
the jakarta press
Anda dapat mengirimkan berita di https://t.me/trackred
The Jakarta Press menyediakan berita aset kripto terbaru di Indonesia.
Untuk berita selengkapnya, klik 👉 di sini!
#IbuKotaNegara #IKN #PenajamPaserUtara #Kaltim #PresidenJokowi #PeranMasyarakat
