Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia mengumumkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025 melalui tradisi tahunan penyampaian nota keuangan pada Jumat.
RAPBN berfokus pada dua tema utama: transisi dan keberlanjutan. Tema-tema ini sejalan dengan agenda keberlanjutan yang diusung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemerintahan Jokowi juga telah merancang RAPBN yang memudahkan transisi pemerintahan. Ia telah memperbolehkan pemerintahan yang baru untuk memasukkan program-program prioritasnya dalam rancangan anggaran negara.
Hal ini menandai adanya perubahan dari praktik masa lalu, di mana pemerintah yang sedang berkuasa biasanya mengikutsertakan tim transisi penggantinya dalam penyusunan RAPBN.
Pertumbuhan di tengah stagnasi
Pemerintahan Jokowi telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen untuk tahun depan, sedikit lebih tinggi dari proyeksi tahun ini sebesar 5,1 persen di tengah kekhawatiran stagnasi ekonomi global.
Dana Moneter Internasional (IMF) telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2 persen untuk tahun 2024 dan 2025, tingkat yang sama seperti pada tahun 2023.
Dalam pidato penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan Tahun 2025 pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jokowi menyampaikan permintaan domestik akan menjadi andalan negara dalam menopang perekonomian.
Ia menambahkan, strategi mengandalkan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemerintah mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, serta menyalurkan bantuan sosial dan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi terjadi dalam tiga bulan terakhir.
Di satu sisi, deflasi dapat mengindikasikan pasokan pangan yang cukup di pasar dan harga yang stabil. Di sisi lain, konsistensi deflasi selama beberapa bulan terakhir telah menimbulkan kekhawatiran tentang melemahnya daya beli masyarakat, yang dapat melemahkan permintaan.
Untuk mengatasi rendahnya permintaan, pemerintah akan fokus pada peningkatan produk berorientasi ekspor dan bernilai tinggi dengan dukungan insentif fiskal.
Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran perlindungan sosial tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat.
Asumsi ekonomi makro
Pemerintahan Jokowi telah membuat beberapa asumsi ekonomi makro dalam menyusun anggaran, beberapa di antaranya berada dalam kisaran yang disepakati selama pembahasan dengan DPR, sementara asumsi lainnya melampauinya.
Asumsi yang melampaui batas yang disepakati itu terkait nilai tukar rupiah. Jokowi mengumumkan nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp16.100 per dolar AS, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp15.300–Rp15.900 per dolar AS.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) optimistis nilai tukar rupiah akan terus menguat seiring dengan imbal hasil yang menarik, inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat.
Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun diperkirakan sebesar 7,1 persen, yang masih dalam kisaran yang disepakati 6,9–7,2 persen.
Asumsi tersebut juga mencakup estimasi Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 82 per barel dan proyeksi lifting minyak sebesar 600.000 barel per hari dan gas alam sebesar 1.005 juta barel setara minyak per hari.
Defisit fiskal
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam RAPBN adalah melebarnya defisit anggaran tahun 2025 jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Defisit anggaran negara tahun 2024 sebesar 2,29 persen, sedangkan target tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen.
Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan penerimaan bukan pajak Rp505,4 triliun.
Reformasi pajak yang berkelanjutan dan upaya menjaga iklim investasi akan diperkuat untuk mencapai target pendapatan.
Pengeluaran negara akan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah untuk memberikan efek berganda.
Dua program utama pemerintahan mendatang khususnya adalah pengembangan Nusantara—ibu kota baru di Kalimantan Timur—dan makanan bergizi gratis untuk siswa sekolah.
Program makanan gratis menandai pendekatan baru terhadap anggaran negara transisi, yang menggabungkan inisiatif pemerintah berikutnya ke dalam desain fiskal saat ini.
Catatan untuk pemerintahan Prabowo
Manajemen fiskal sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang suatu negara.
Citra Indonesia di mata masyarakat global terus membaik. Misalnya, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen pascapandemi dan menekan defisit anggaran hingga di bawah 3 persen.
Pemerintahan Prabowo harus mempertahankan citra positif ini. Masa transisi harus digunakan untuk belajar secara efektif tentang strategi fiskal dari pemerintah saat ini.
Pemerintah selanjutnya harus memastikan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan cermat untuk menjaga peran anggaran negara sebagai “peredam guncangan”.
Berita terkait: Subsidi energi Indonesia akan naik tahun ini: Menteri Keuangan
Berita terkait: Indonesia alihkan anggaran Rp7 triliun untuk bantu petani atasi kekeringan
Penerjemah: Imamatul S, Kenzu
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2024
ditulis oleh Nusarina Buchori
the jakarta press
Anda dapat mengirimkan berita di https://t.me/trackred
