Stuart Alderoty, Kepala Bagian Hukum (CLO) perusahaan blockchain terkemuka Ripple, telah mengkritik lambannya AS dalam menetapkan regulasi kripto yang jelas. Alderoty menekankan pentingnya regulasi kripto yang “baik” untuk menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Dia mencatat bahwa AS gagal dalam ujian tersebut dibandingkan dengan negara-negara lain.
Komunitas kripto Amerika semakin mendesak untuk regulasi yang jelas mengingat tindakan keras SEC terhadap beberapa entitas kripto besar. Pengadilan antara regulator sekuritas dan perusahaan kripto seperti Ripple, Binance, dan Coinbase semakin meningkat. Ketidakpuasan terhadap regulasi kripto AS menjadi topik pembicaraan utama menjelang pemilihan presiden AS.
Sementara itu, DPR AS bersiap untuk membatalkan veto Presiden Joe Biden terhadap SAB No.121 SEC, sebuah kebijakan anti-kripto yang mengharuskan lembaga keuangan mendokumentasikan aset digital di neraca mereka. Sejumlah legislator bipartisan sedang mempersiapkan langkah ini, dengan harapan untuk menghapus persyaratan pedoman tersebut.
Di Uni Eropa, regulasi MiCA untuk pasar aset kripto segera berlaku, dan Inggris juga akan merilis regulasi digital yang diusulkan. Sebagai konteks, AS diharapkan untuk memperbaiki kerangka regulasi kripto mereka agar sesuai dengan perkembangan global dalam industri aset digital.
Dengan harapan adopsi kripto yang lebih baik dan regulasi yang jelas, industri kripto Amerika terus berjuang untuk mendapatkan kepastian hukum. Kepemimpinan AS yang baru diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam hal regulasi kripto untuk mendukung pertumbuhan industri yang terus berkembang ini.
ditulis oleh Nusarina Buchori
the jakarta press
Anda dapat mengirimkan berita di https://t.me/trackred
