Daerah diminta perkuat kerja sama untuk optimalisasi pengendalian inflasi

Jakarta (ANTARA) –
Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh kepala daerah meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di daerahnya masing-masing guna mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi secara permanen dan jangka panjang.

“Mohon lakukan upaya-upaya secara terencana dan teruslah menjadikan upaya-upaya ini berkesinambungan,” kata Tomsi Tohir, Penjabat Sekretaris Jenderal Kementerian, dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, inflasi nasional pada bulan Juni mencapai 2,51 persen.

Meski angkanya lebih rendah dibanding bulan sebelumnya, masih ada beberapa daerah yang inflasinya di atas angka nasional.

Tohir mendorong daerah-daerah agar segera mengambil langkah-langkah guna menekan angka inflasi di daerahnya masing-masing.

“Kami ingatkan kepada kepala daerah yang angka inflasinya masih di atas 2,51 persen agar benar-benar memahami produk atau barang apa saja yang menjadi penyebab inflasi meningkat,” imbuhnya.

Tohir juga memperingatkan kepala daerah untuk mengendalikan harga sejumlah komoditas yang berpotensi memengaruhi inflasi, di antaranya bawang putih, minyak goreng, dan rokok kretek Indonesia.

Ia pun meminta agar para pemangku kepentingan terkait dapat melakukan kalkulasi dan antisipasi secara cermat guna mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti beras, sebab beberapa tahun terakhir ini harga cenderung mengalami kenaikan di akhir tahun.

“Mudah-mudahan kalau upaya itu bisa dilakukan, inflasi kita di bulan Agustus bisa kembali menurun,” kata Tohir.

Ia mengimbau pemerintah daerah untuk mengatasi masalah pupuk dan mengambil langkah-langkah seperti distribusi dan pemantauan tepat waktu.

Berita terkait: Daerah diminta gandeng produsen pangan kendalikan inflasi
Berita terkait: Presiden mengingatkan daerah tentang dampak ‘neraka iklim’ terhadap laju inflasi

Penerjemah: Narda Margaretha
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2024