Jakarta (ANTARA) –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia menghadapi resistensi dari negara-negara maju serta risiko politik atas program hilirisasi sumber daya alamnya.
Saat membuka Kongres ke-22 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Seminar Nasional ISEI 2024 di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, ia mengamati bahwa negara-negara maju biasanya cenderung menghambat upaya hilirisasi yang dilakukan negara-negara berkembang.
“Biasanya kita tidak mungkin melakukan hilirisasi (tanpa hambatan): itu pasti akan diintervensi oleh negara maju,” kata Widodo dalam seminar yang diikuti secara daring dari Jakarta melalui kanal Sekretariat Presiden.
Presiden juga mengenang saat pemerintahannya mengambil alih Freeport yang berlokasi di dataran tinggi Tembagapura, Mimika, Provinsi Papua Tengah. Saat itu, banyak yang mengingatkannya tentang potensi risiko politik, katanya.
“Waktu saya mau ambil alih Freeport, banyak yang ‘bisik-bisik’ ke saya, ‘Pak, hati-hati, Papua bisa terpisah. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati, hilirisasi itu bukan pekerjaan mudah,'” imbuhnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyoroti Freeport yang sudah beroperasi selama 55 tahun, namun tidak memiliki smelter. Padahal, kekayaan alam di daerah itu, seperti tembaga dan emas, sangat berharga.
“Tidak hanya tembaga, tetapi juga barang lain yang lebih mahal, seperti emas,” katanya.
Dengan dibangunnya smelter di Gresik, Jawa Timur, pemerintah berharap dapat memanfaatkan potensi emas yang selama ini hilang, tambahnya.
Dengan langkah ini, pihaknya berharap Indonesia dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing.
Berita terkait: Rumuskan strategi hilirisasi padat karya untuk pengembangan kopi
Berita terkait: RI bisa kuasai pasar global lewat hilirisasi nikel: pejabat
Penerjemah: Andi F, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2024
ditulis oleh Nusarina Buchori
the jakarta press
Anda dapat mengirimkan berita di https://t.me/trackred
